Di Indonesia banyak sekali kasus HAM
yang terjadi, bahkan dari zaman dulu sampai sekarang kasus HAM belum
terselesaikan, seharusnya ada pihak yang cepat tanggap dalam menanganinya. Hal
ini bertujuan agar kasus HAM tidak terjadi terus meneurs. Jika banyak terjadi
kasus HAM akan banyak keresahan yang terjadi dalam masyarakat, dampaknya pun
tidak hanya sedikit.
Mencegah lebih baik dari pada
mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah sering kita dengar. Pernyataan
tersebut sangat relevan dalam proses penegakan hak dan kewajiban warga negara.
Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga adalah dengan
mencegah.
Karena mencegah sama saja menagkal
semua hal buruk yang akan terjadi.
Upaya Pencegahan Kasus Ham
Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.- Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.
- Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah.
- Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara.
- Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal (sekolah/perguruan tinggi) maupun non-formal (kegiatankegiatan keagamaan dan kursuskursus).
- Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
- Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masingmasing
Selain melakukan upaya pencegahan,
pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan
penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama
untuk menegakkan hukum, seperti berikut.
- Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum (pembunuhan, perampokan, penganiayaan dan sebagainya) dan tindak pidana terorisme. Selain itu kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas.
- Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar dan sebagainya.
- Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara.
- Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
Sumber : http://pkn-ips.blogspot.co.id/2015/11/upaya-penanganan-pelanggaran-hak-dan-pengingkaran-kewajiban-warga-negara.html